Babak Baru, KPK Panggil Empat Saksi Terkait Kasus Nurdin Abdullah

Rabu, 24 Maret 2021 17:29 WIB

Share
Babak Baru, KPK Panggil Empat Saksi Terkait Kasus Nurdin Abdullah

MAKASSAR, POSKOTA.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi terkait kasus yang menjerat Gubernur Nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA), Rabu (24/3/2021).

Mereka yang dipanggil, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Bulukumba, Sulsel Rudy Ramlan serta tiga wiraswasta masing-masing Fery Tanriady, John Theodore, dan A Indar.

"Hari ini, pemeriksaan saksi NA, tindak pidana korupsi suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu 24 Maret 2021.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, sebagai saksi. Pemeriksaan Sudirman dilakukan Selasa 23 Maret kemarin.

Selain Andi Sudirman Sulaiman, ada tiga pengusaha lainnya juga ikut diperiksa oleh KPK kemarin. Mereka adalah, Petrus Yalim, Andi Gunawan, dan Thiawudy Wikarso.

Selain Nurdin, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Edy Rahmat (ER) selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel atau orang kepercayaan Nurdin dan Agung Sucipto (AS) selaku kontraktor/Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB).

Diketahui, Nurdin Abdullah terseret kasus ini karena diduga menerima total Rp5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp2 miliar yang diserahkan melalui Edy dari Agung.

Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Agung disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Halaman
Reporter: Arika
Editor: Admin Local
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar
Berita Terpopuler