Opini : Menteri Odong-odong, Beban Truk Gandeng

Minggu, 2 Mei 2021 18:36 WIB

Share
Opini : Menteri Odong-odong, Beban Truk Gandeng

PENAMBAHAN beban kerja Nadiem Makarim yang dilantik hari ini sungguh makin mengkhawatirkan masa depan dunia pendidikan kita, betapa tidak, beban Kemdikbud yang dulu hanya menangani pendidikan dasar dan menengah lalu bertambah dengan pendidikan tinggi, kini makin berat dengan pertambahan urusan riset dan teknologi.

Seperti yang kita ketahui bersama pendidikan dasar dan menengah kita amburadul ditangan Nadiem Makarim apalagi ditambah dengan Pandemi Covid-19.

Nadiem Makarim seperti bukan Nadiem Makarim yang sukses di perusahaan, tak ada ide baru, tak ada inovasi yang ada adalah kebijakan tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran.

Penambahan beban baru bagi Nadiem Makarim ini seperti Odong-odong yang diberikan beban muatan Truk Gandeng.

Kebijakan Pendidikan Nadiem Makarim banyak  kontroversial, paradoks dan sering kali diikuti dengan klarifikasi dan revisi seperti misalnya :

1.  Program Pendidikan Guru Penggerak  yang diprogramkan selama 9 bulan hingga saat ini, berdampak kepada para guru penggerak selama mengikuti program banyak meninggalkan kewajiban di kelas, masih untung karena pembelajaran masih dalam jaringan. Belum selesai dengan jumlah guru yang masih kurang, bertambah beban berat kelas dan pembelajaran di tinggalkan karena mengikuti program bombastis tanpa kajian akademik yang mendalam. Belum lagi Program Sekolah Penggerak yang proses seleksinya begitu sangat ketat, menyita dan menforsir waktu dan tenaga yang ada menjadikan program sekolah penggerak tidak efektif. Guru penggerak ini sesungguhnya bukan ide baru karena sudah dilaksanakan oleh IGI saat kami memimpin IGI 2016 hingga 2021 dengan konsep yang jauh lebih baik, hasil yang lebih jelas dan tanpa bergantung APBD dan APBN serta tidak menggangu aktivitas belajar mengajar. PGP ini lebih fokus mempersiapkan guru menjadi pemimpin perubahan dan ini harus mendapatkan evaluasi maksimal secara berkala.

2.   Gebrakan dan perubahan yang ditawarkan seolah “baru” dalam kenyatannya program pendidikan yang bertumpu kepada pendekatan kontekstual, berfokus kepada siswa, bahkan merdeka belajar sekalipun bukanlah hal baru dan alih-alih mengingkin transformasi justeru malah kembali kepada konsep lama.

3.   POP yang belum diselesaikan permasalahan dan polemiknya dengan hasil review penerima program OP di tahun 2020, dijalankan di tahun 2021 tanpa ada perubahan sama sekali. Perubahannya hanya pada distribusi tingkatan program (Gajah, Macan dan Kijang). Belum lagi beberapa OP meminta turun tingkatan dari Gajah ke Macan, dls. Evaluasi yang dijanjikan tidak ada dampak dan perubahannya.

4.   Pelibatan Pelatih Ahli atau Master Coach yang banyak melibatkan pihak eksteksternal yang dianggap expert judgement yang tidak memiliki kriteria yang jelas dan disetting rekruitmennya terbuka non-PNS dalam proses kajiannya 70 % banyak fokus kepada honor Master Coach yang besarannya sangat tidak masuk akal mulai dari 10 sd 30 Juta/bulan. Padahal Infrastruktur Internal Kementerian memiliki SDM yang lebih mumpuni dan proses Panjang penguatan SDM yang dimiliki Kementerian selama ini tidak dimanfaatkan dan dimaksimalkan sehingga jika hal ini terus menerus dilakukan sedang melakukan melakukan debirokrasi yang membunuh birokrasi dan karier di internal Kementerian sendiri. Sehingga pemborosan keuangan negara dilakukan secara besar-besaran. Regulasi sebelumnya yang mengatur tata Kelola guru, kepala sekolah yang memiliki regulasi yang ditangani oleh Direktorat GTK Kemdikbud, LPMP, P4TK, LP2KS hingga Dinas Pendidikan tidak dilibatkan secara utuh, menyeluruh dan tidak diupayakan membuat kebijakan yang simultan integratif dan interkoneksi infra struktur yang dimiliki sendiri oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Belum lagi issu Balai Besar Guru Penggerak yang belum jelas sampai saat ini.

5.  Hilangnya nomenklatur dan bisa berakibat pada pembubaran LPMP, BSNP, penghilangan Pendidikan Informal dan Pendidikan Luar Sekolah yang tertera dalam PP 57 Tahun 2021. Badan Standar Nasional Pendidikan dibentuk sebagai pengembang standar nasional pendidikan. Namun kebijakan Kemdikbud mengenai Badan Standar Nasional Pendidikan dalam PP 57 2021 tidak disebutkan dan disinyalir dihilangkan. Padahal keberadaan BSNP masih absah secara konstitusinya dalam UU No 20 Tahun 2003 pasal 35 ayat 1, 2 dan 3 dan di atur di dalam PP 19 tahun 2005 Bab XI mengenai Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), pasal 73 sampai dengan pasal 77. Seiring dengan adanya kebijakan mengenai otonomi daerah dalam konteks pendidikan, kebijakan otonomi pendidikan dengan desentralisasi pendidikan. Kaitannya dengan penjaminan dan rapot mutu pendidikan yang dahulunya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional, dijembatani dengan adanya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Dengan dihilangkannya LPMP yang ditengarai akan digantikan oleh Balai Guru Penggerak, dalam PP No. 57 Tahun 2021 sejatinya mengingkari desentralisasi pendidikan. Karenanya LPMP tetap dibutuhkan untuk memotret peta mutu seluruh pendidikan di Indonesia di tiap Daerah dan Wilayah.  Prinsip education for all tidak hanya sebatas keikutsertaan dalam mengakses pendidikan, namun juga bentuk jenjang dan eksistensi pendidikan diluar jalur formal seyogyanya perlu diakomodasi. Karena bagaimana pun sebagaimana konsep Tri Pusat Pendidikan Ki Hajar  Dewantara, pendidikan tidak hanya di sekolah, tetapi rumah dan masyarakat juga merupakan bagian dari Tri Pusat Pendidikan. Apalagi perkembangan pendidikan non formal menjadi salah satu tren pendidikan saat ini diantaranya keberadaan model home schooling, Lembaga kursus, dll. Namun sangat disayangkan PP 57 tersebut tidak mengakomodasi perihal pendidikan informal dan luar sekolah. Kebijakan PP tersebut mengingkari dari prinsip education for all dan asas Tri Pusat Pendidikan. PP 57 2021 dalam hal kepengawasan pendidikan tidak memasukkan unsur pengawas. Pengawas masih sangat dibutuhkan peran kepengawasannya secara klinis  yang ketugasannya tidak bisa dialihkan kepada guru maupun kepala satuan pendidikan. Belum lagi tunjangan fungsional pengawas berdiri sendiri dan terpisah dengan tunjangan fungsional guru. Jikapun dikehendaki penyempurnaan peran pengawas bisa ditempuh dengan revitalisasi pembinaan SDM pengawas dengan memberikan banyak pelatihan, softskills kompetensi pengawas sekaligus mendorong minat menjadi pengawas agar proporsional.

Halaman
Reporter: Admin Sulsel
Editor: Admin Local
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar