Benturan Kepentingan dalam Tata Kelola Pemerintahan adalah Tindakan Maladministrasi

Rabu, 9 Juni 2021 16:43 WIB

Share
Benturan Kepentingan dalam Tata Kelola Pemerintahan adalah Tindakan Maladministrasi
Lutfie Natsir, SH. MH (Praktisi Hukum).

Oleh : Lutfie Natsir, SH. MH (Praktisi Hukum)

MAKASSAR -- Defininisi Maladministrasi menurut UU No 37 Tahun 2008 Tentang Ombusdman Republik Indonesia adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabat memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsibel.

Setiap penyelenggara negara diharuskan mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

 

Di beberapa tempat seringkali dijumpai adanya pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat kebijakan, namun pada kenyataannya kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini mungkin terjadi karena adanya pengaruh kepentingan pribadi atau golongan yang menyebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik dimaksud tidak berkualitas, tidak akuntabel atau bahkan berdampak merugikan pihak tertentu.

Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan itu sendiri ditentukan oleh kompetensi penyelenggaranya. Ia harus bertindak profesional, tidak diskriminasi, penuh integritas dan bebas dari KKN. Setidaknya, beberapa prinsip tadi yang harus dipegang oleh pemberi layanan.    

Ada kalanya, penyelenggara pelayanan publik dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berpotensi adanya penyalahgunaan wewenang. Menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi.

Sehingga dikhawatirkan, segala keputusan dan tindakan yang dilakukannya berpotensi menguntungkan pribadi atau orang lain, melawan hukum dan etika. Dalam hal ini, ada benturan kepentingan yang menguji integritas seseorang.   

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar