Persfektif Restorasi Justice dalam Sistem Pidana di Indonesia

Selasa, 6 Juli 2021 22:38 WIB

Share
Persfektif Restorasi Justice dalam Sistem Pidana di Indonesia
Oleh : Lutfie Natsir, SH. MH, CLA (Praktisi Hukum)

Oleh : Lutfie Natsir, SH. MH, CLA (Praktisi Hukum)

JAKARTA -- Fiat justisia ruat coelom, memilik arti secara harfiah yaitu “ meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan”.

Pepatah ini sangat popular karena sering digunakan sebagai dasar argument pembenaran dalam system pelaksanaan sebuah system peraturan hukum dalam penerapannya, adagium tersebut seolah olah diimplementasikan dalam sebuah kerangka pemikiran dengan justifikasi penegakan dan kepastian hukum.

Tatanan instrument hukum acara pidana dan pemidanaan di Indonesia telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana, namun system formil tersebut dalam praktiknya sering tidak sesuai dengan cita cita hukum yang di idam idamkan.

Restorasi justice atau dalam Bahasa Indonesia disebut keadilan restorative merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Dengan adanya keadilan restoratif, memang sangat dimungkinkan terjadinya benturan dengan azas legalitas dan tujuan keadilan hukum. Namun benturan itu akan teratasi dengan sendirinya ketika penafsiran akan penafsiran hukum  berupa kepastian hukum yang adil.

Salah satu tugas dan tanggungjawab Negara terhadap rakyatnya, sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 28D UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya, penyelesaian perkara di depan hukum yakni pengadilan, dianggap tidak memenuhi rasa keadilan yang terdapat dalam pasal tersebut. Maka melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas Perma no 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai terobosan baru mengatasi persoalan keadilan yang sering kali ditanyakan oleh para pencari keadilan itu sendiri.

Mediasi dalam ketentuan Perma tersebut termuat di pasal ketentuan umum (pasal 1), dijelaskan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Bila diteliti, kata kunci yang menjadi pembeda penyelesaian sengketa satu ini dengan yang lain ialah “Perundingan”, sebagai wadah pencapaian penyelesaian suatu sengketa di masyarakat. Dari kata itu pula, telihat teknis pelaksanaannya pun di lapangan lebih ringan, dari pada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, yang sangat formalistik dan prosedural.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar