Brigjen TNI YAK Diduga Rugikan Negara Rp127 Miliar, Langsung Ditahan di Tahanan Militer

Sabtu, 11 Desember 2021 21:35 WIB

Share
Brigjen TNI YAK Diduga Rugikan Negara Rp127 Miliar, Langsung Ditahan di Tahanan Militer
Kantor Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

JAKARTA, SULSEL.POSKOTA.CO.ID – Brigjen TNI YAK dan NPP ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi  Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) tahun 2013-2020.

Penetapan tersangka itu dilakukan Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) Kejaksaan Agung (Kejagung)  bersama Puspom TNI AD dan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, pada Jumat 10 Desember 2021.

Brigjen TNI YAK merupakan Direktur Keuangan TWP AD sejak 2019, dan NPP merupakan Direktur Utama PT Griya Sari Harta (GSH).

Keduanya merugikan negara sebesar Rp127 Milliar.

 

 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan untuk mempercepat proses penyidikan, selanjutnya terhadap dua tersangka dilakukan penahanan yakni untuk tersangka Brigjen TNI YAK ditahan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD.

"Tersangka NPP dilakukan penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan No. Print-01/PM.2/PMpd/12/2021 tanggal 10 Desember selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 10 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung," ucap Leonard dalam keterangannya yang dimuat poskota.co.id.

Menurut Leonard kasus dugaan korupsi ini berawal terkait adanya penempatan dana TWP tidak sesuai ketentuan dan investasi di luar ketentuan pengelolaan TWP berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.

Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan kerja sama bisnis yaitu NPP selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta (PT. GSH), inisial A selaku Direktur PT. Indah Bumi Utama dan Kol. CZI (Purn) CW dan KGS M M S dari PT. Artha Mulia Adiniaga.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar