Minimalisir Potensi Pelanggaran Pemilu, KPU Enrekang Gelar Rakor Bersama Aparat Penegak Hukum

Minggu, 27 November 2022 07:21 WIB

Share
KPU Enrekang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Identifikasi Problematika Hukum Dalam Pemilu 2024, Sabtu 26 November 2022
KPU Enrekang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Identifikasi Problematika Hukum Dalam Pemilu 2024, Sabtu 26 November 2022

ENREKANG, SULSEL.POSKOTA.CO.ID – Untuk menyukseskan tahapan Pemilu 2024, KPU Enrekang terus melakukan upaya kerja sama dan kolaborasi dengan semua pihak diantaranya dengan para Aparat Penegak Hukum.

Upaya ini dilakukan dalam rangka melakukan mitigasi terjadinya pelanggaran pada Pemilu 2024 mendatang.

Wujud dari kerja sama diawali dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Identifikasi Problematika Hukum Dalam Pemilu 2024 yang diselenggarakan di Cafe & Resto Satu Sudut, Jalan H.O.S Cokroaminoto No. 22 Enrekang, Sabtu 26 November 2022.

Hadir dalam Rakor antara lain Kordiv Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Upi Hastuti, S.Ag.,M.H, pejabat dari Kejaksaan Negeri Enrekang, Polres Enrekang, Kodim 1419 Enrekang, Pengadilan Negeri Enrekang, Kesbangpol, Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, Bawaslu Enrekang serta para Camat se-Kabupaten Enrekang.

 

Dari internal KPU Enrekang, hadir langsung Ketua KPU Enrekang, Haslipa, Kordiv Hukum dan Pengawasan KPU Enrekang, Baharuddin serta jajaran Staf Sekretariat KPU Enrekang.

Dalam paparannya, Upi Hastati menyampaikan akan pentingnya membangun sinergi dengan Aparat Penegak Hukum dalam rangka membangun kesepahaman dan keselarasan dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

"Kita sadari bahwa pada setiap perhelatan Pemilu selalu berpotensi terjadinya pelanggaran, baik dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu maupun dari Peserta Pemilu. Olehnya itu, kegiatan ini kiranya menjadi langkah preventif untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pada Pemilu mendatang," ujarnya.

Upi menambahkan untuk mencapai status zero pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan sebuah kemustahilan namun upaya-upaya harus terus dilakukan agar peluang terjadinya pelanggaran bisa sekecil mungkin.

 

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar
Berita Terpopuler