Masuk Akun Google 
Masuk Akun Facebook PKS Nilai Kehadiran Perppu Cipta Kerja Sebagai Bencana Undang-undang, Merusak Kehidupan Bernegara Yang Demokratis
Minggu, 1 Januari 2023 20:35 WIB
JAKARTA, SULSEL.POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Peundangan baru ini mulai sering disebut Perppu Cipta Kerja.
Peluncuran Perppu Cipta Kerja tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/12/2022).
Meski begitu, hingga Sabtu (31/12/2022), belum ada naskah Perppu Cipta Kerja yang dapat diakses, baik oleh DPR maupun masyarakat.
Menurut Sekretaris Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah, kehadiran Perppu Cipta Kerja adalah bencana Undang-undang, karena merusak kehidupan benegara yang demokratis, dan mencederai hirarki perundangan.
“Kehadiran Perppu Cipta Kerja ini dapat dikatakan sebagai satu bencana Undang-Undang, karena berpotensi mengganggu, merusak serta merugikan kehidupan bernegara yang demokratis dan mencederai ketundukan pada hirarki perundang-undangan di negeri ini.” ucap Sekretaris Fraksi PKS Ledia Hanifa.
Anggota Badan Legislasi DPR RI ini menjelaskan lebih lanjut bahwa ketika Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK pada November 2021, dalam keputusannya MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.
“Jadi MK secara lugas memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan pada UU Cipta Kerja ini dengan tenggat hingga November 2023. Namun, bukannya melaksanakan amanah perintah perbaikan Undang-Undang tersebut bersama DPR, Presiden Jokowi malah menerbitkan produk hukum baru berupa Perppu. Yang diamanahkan apa, yang dikerjakan apa," ucapnya
Langkah Jokowi ini menurut Ledia Hanifa juga menunjukkan betapa pemerintah itu malas, menggampangkan pelanggaran terhadap hirarki perundang-undangan sekaligus melecehkan DPR.
